• 024 7608203
  • Jl. Madukoro AA-BB No.44 Semarang 50144

Ruang Partisipasi Publik

Ruang Partisipasi Publik

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Umum Energi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penyusunan naskah akademik sebagai landasan teoritis dan kajian pemikiran ilmiah terkait substansi yang disusun. Naskah akademis penyusunan Raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun RUED-P dengan mengacu pada RUEN. RUEDP dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara keseluruhan, naskah akademis ini merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Daerah tentang RUED yaitu rencana pengelolaan energi di provinsi jawa tengah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN hingga tahun 2050. Peraturan Daerah ini perlu segera ditetapkan sebagai bagian penting dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi nasional yaitu “Terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional”.

Perencanaan energi daerah perlu mengacu pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Tujuannya adalah terwujudnya bauran energi (energy mix) nasional sesuai dengan persentase tiap – tiap energi yaitu :

  1. Pada tahun 2025 peran energi baru terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
  2. Pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari20%;
  3. Pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% dan pada tahun 2050 minimal25%;
  4. Pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% dan pada tahun 2050 minimal24%.

Dengan mengacu pada target energi nasional tersebut di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan energi daerah agar sejalan dengan target Kebijakan Energi Nasional. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri.

Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Permasalahan dalam bidang energi di Propinsi Jawa Tengah secara garis besar meliputi :

  1. Kebutuhan Energi. Pada saat ini Provinsi Jawa Tengah sektor ekonomi yang berkembang pada sektor industri, bisnis, dan pertanian. Pada saat mendatang sektor ekonomi yang mempunyai potensi berkembang di Provinsi Jawa Tengah adalah sektor industri, bisnis, transportasi, dan Kawasan Ekonomi Khusus dimana sektor – sektor ini membutuhkan banyak energi yang berasal dari pengolahan minyak bumi, gas alam, dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif di Jawa Tengah.
  2. Penyediaan Energi. Kondisi saat ini fasilitas penyediaan energi di Propinsi Jawa Tengah, terdiri dari fasilitas Depot BBM dengan kapasitas 729.616 Kl, Pembangkit Listrik dengan kapasitas 7.299,97 MW. Sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan hingga tahun 2025, maka diprediksi kapasitas penyediaan energi yang dibutuhkan energi sebesar 129.752,2 ribu SBM dengan porsi SBM sebesar 21,31%. Sedangkan antisipasi kebutuhan energi pada tahun 2050 dibutuhkan energi sebesar 788.265,9 ribu SBM dengan porsi EBT sebesar 27,97%.

Mengacu pada hal tersebut diatas, dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diperlukan Partisipasi Masyarakat untuk memberikan masukan raperda sebagai salah satu wujud pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu masyarakat perlu diberi ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan yang akan menjadi penuntun dan pengendali sampai kepada pelaksanaan dan sekaligus evaluasi.

Silakan masyarakat bisa beri masukan terkait penyusunan Raperda Rencana Umum Energi Daerah secara tertulis dan dapat diajukan lewat email ke esdm@jatengprov.go.id yang akan kami teruskan ke Tim Perumus atau bisa menulis melalui form diskusi di bawah ini.

 

Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Penguatan Pengelolaan ESDM dan Kemandirian Energi • Telp. +6224 7608203, 7610121 • SMS Center 0-81126-81126 • Email: esdm@jatengprov.go.id