BAB I Pendahuluan
Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagai upaya mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2029 serta memperhatikan RPJMN tahun 2010 – 2014. RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014.
Buka dokumen

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ...
Buka dokumen

BAB IV PENUTUP

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin ... selengkapnya baca
Buka dokumen